Oleh Dr. Joni, M.Pd.B.I.
Dosen Pascasarjana dan Ketua Pusat Kajian Budaya dan Kebijakan Publik INISNU Temanggung
Menjamin Hak Pendidikan: Mewujudkan Masa Depan Bangsa
Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (PBB, 1948) dan Pasal 31 UUD 1945. Pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Tilaar, 2019). Namun, berbagai tantangan masih menghambat akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Data OECD (2019) menunjukkan bahwa skor literasi siswa Indonesia dalam survei PISA 2018 menempati peringkat 74 dari 79 negara, dan BPS (2023) mencatat sekitar 4,5 juta anak tidak bersekolah karena faktor ekonomi, geografis, dan sosial.
Pendidikan sebagai Hak Fundamental Pendidikan harus dijamin oleh negara sebagai hak dasar setiap individu. Kofi Annan menyatakan bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Di Indonesia, hak pendidikan dijamin dalam Pasal 28C UUD 1945 dan diperkuat oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk individu yang beriman dan bertanggung jawab (Robinson, 2015).
Tantangan Pendidikan di Indonesia Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Kesenjangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan, kurangnya tenaga pendidik berkualitas, serta lemahnya infrastruktur menjadi hambatan utama (Sumarsono, 2020). Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya diterapkan, sementara kurikulum masih terlalu akademik dan kurang memperhatikan pendidikan karakter serta vokasional (OECD, 2019).
Solusi Meningkatkan Kualitas Pendidikan Strategi komprehensif diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pengembangan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dan dunia kerja menjadi hal utama (Robinson, 2015). Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkala dan insentif bagi tenaga pendidik di daerah terpencil juga harus menjadi prioritas (Baswedan, 2019). Investasi dalam infrastruktur pendidikan perlu ditingkatkan, termasuk penyediaan fasilitas inklusif bagi penyandang disabilitas (Rachman, 2018). Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menyediakan beasiswa serta bantuan finansial bagi siswa kurang mampu sangat diperlukan (OECD, 2019).
Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Pendidikan berbasis kearifan lokal dapat memperkuat karakter siswa dan identitas budaya bangsa. Nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, kejujuran, dan kepedulian terhadap lingkungan harus diintegrasikan dalam kurikulum agar siswa memiliki kecerdasan akademik dan kesadaran sosial tinggi (Rachman, 2018). Pendidikan berbasis budaya juga dapat membantu siswa memahami dan menghargai warisan budaya mereka (Tilaar, 2019).
Rekomendasi Kebijakan kepada Pemerintah
Pertama, Pemerataan Akses Pendidikan: Meningkatkan infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal, menyediakan beasiswa bagi siswa kurang mampu, serta memperluas akses internet dan teknologi digital di daerah terpencil (UNESCO, 2021).
Kedua, Peningkatan Kualitas Pembelajaran: Reformasi kurikulum agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri, serta peningkatan kesejahteraan guru (Baswedan, 2019).
Ketiga, Penguatan Pendidikan Vokasional: Memperbanyak sekolah vokasional dengan kurikulum berbasis industri serta mendorong program magang bagi siswa (OECD, 2019).
Keempat, Peningkatan Anggaran Pendidikan: Mendorong alokasi APBN untuk pendidikan minimal 20% sesuai UUD 1945 dan memastikan penggunaan dana pendidikan yang transparan dan efektif (World Bank, 2021).
Dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang konsisten, Indonesia dapat mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas. Hal ini akan mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
